LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB PRIVATE MILITARY AND SECURITY COMPANY DALAM INVASI IRAK OLEH AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat (AS) melibatkan Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta atau “Private Military and Security Companies” (PMSC) dalam jumlah besar atas misi rekonstruksi Irak sejak tahun 2003. Keterlibatan dari PMSC telah menimbulkan banyak permasalahan khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity) yang dilakukan kepada warga sipil ini. Adapun tulisan ini bertujuan untuk mengetahui status hukum invasi oleh berdasarkan internasional berlaku serta menganalisa pertanggungjawaban selaku pihak menggunakan ke menyebabkan bagi Irak. Tulisan merupakan penelitian yuridis normatif pendekatan peraturan perundang-undangan, hal perjanjian, konvensi instrumen relevan, kasus sejarah. Kesimpulan didapatkan adalah sebuah perusahaan bergerak pada pelayanan jasa berupa bantuan militer keamanan. Kontraktor melakukan Penembakan di mengubah statusnya civilian menjadi seseorang tidak berhak diberi sebagai kombatan ataupun tawanan perang. sesuai dengan unsur-unsur daripada pasal 47 Protokol Tambahan 1 1977 United Nation Mercenary Convention The Montreux Document. Dapat pula disimpulkan mengenai dibebankan penyewa wajib dikarenakan terjadi pelanggaran Konvensi Jenewa 1949, Pasal 51 I Statuta Roma 1998.
 States of America (US) has engaged a large number Private Companies in Iraq reconstruction missions since involvement the created many problems crimes against humanity committed civilians on this mission. This paper aims to see legal invasion by based applicable international law analyze accountability as party who used which caused problems. is normative research that uses statute approach, terms treaties, conventions relevant instruments, case approach historical approach. conclusion company services such military or security assistance. contractors carried out shootings have changed their from someone not entitled combatant prisoner war. As for this, it accordance with elements Article Additional Protocol Nations It can also be concluded responsibility imposed charterer problems, especially Humanity), obliged due violations 1949 Geneva Conventions, Rome Statute 1998.